Senin, 02 Agustus 2010

IFRS dan Fair Value

A.Pengertian IFRS
IFRS merupakan standar dan intepretasi yang disusun oleh International Accounting Atandards Board (IASB).
Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadospsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan.
International Financial Reporting Standards mencakup:
International Financial Reporting Standards (IFRS) yang terdiri dalam 8 Standart
International Accounting Standards (IAS) yang terdiri dari 41 standart
Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) yang terdapat 16 Interpretation
Standing Interpretations Committee (SIC) yang terdiri dari 11 SIC

B.Manfaat dan Tujuan Penerapan IFRS
a)Manfaat penerapan IFRS
Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standart akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability)
Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi
Menurunkan biaya modal dengan membuka fund raising melalui pasar modal global

b)Tujuan penerapan IFRS
Laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan berdasarkan IFRS dan pada akhirnya auditor menyebut kesesuaian dengan IFRS
Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah untuk dikomunikasikan ke investor global
Relevansi laporan keuangan meningkat karena lebih banyak mengunakan nilai wajar. Disisi lain, kinerja keuangan akan lebih akurat karena mengikuti kondisi makro dalam dan luar negeri
Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet dan fair value
Principle based standart mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba
Penggunaan off balance sheet semakin terbatas

C.Perbandinga Penyajian Laporan keuangan
Dalam PSAK yang telah konvergensi IFRS terdapat banyak perbedaan dengan PSAK yang lama, perbandingan keduanya dapat terlihat sebagai barikut
Perihal
PSAK 1 (2010) – IFRS
PSAK 1 (1998)
Informasi yang disampaikan
Asset, Liabilities, Equitas, Pendapatan dan beban, Kontribusi dan distribusi kepada pemilik, Arus kas
Asset, Liabilities, Equitas, Pendapatan dan beban, Arus kas
Tanggung jawab laporan keuangan
Tidak diatur
Manajemen
Komponen laporan keuangan
Laporan posisi keuangan, Laporan laba-rugi komperhensif, Laporan arus kas, Laporan perubahan equitas, Catatan atas laporan keuangan, Neraca awal periode sajian (restartment)
Neraca, Laporan laba-rugi, Laporan arus kas, Laporan perubahan equitas, Catatan atas laporan keuangan
Penyimpangan terhadap SAK
Diijikan selama tidak bertentangan dengan tujuan laporan keuangan
Tidak diatur
Kepatuhan terhadap SAK
Pernyataan kepatuhan terhadap PSAK
Tidak diatur
Pemilihan dan penerepan kebijakan akuntansi ketika PSAK tidak mengatur
Tidak diatur
Terdapat pengaturan bagaimana memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi
Pengeluaran laporan keuangan
Tidak diatur
4 bulan setelah tanggal neraca
Pos minimal dineraca
IP, bio asset, held for sale, deferred tax
Tidak diatur
Laporan kinerja keuangan
Laporan laba rugi komperhensip
Laporan laba rugi
Pos luar biasa
Tidak diperkenankan
Diperkenankan
Pemegang saham minoritas
Hak non pengendali
Hak minoritas
Pengungkapan atas pertimbangan yang telah dibuat oleh manajemen dalam penerapan kebijakan akuntansi, sumber estimasi, ketidak pastian dan permodalan.
Diatur secara eksplisit
Tiadak diatur
Dari perbandingan diatas terdapat dampak dalam dunia bisnis dari perubahan penyajian laporan keuangan, dampak – dampaknya adalah sebagai berikut :
Perubahan rasio-rasio keuangan, terutama bagi entitas yang memiliki ponjaman kepada bank
Perubahan mindset tentang laporan laba-rugi komperhensif
Tidak adanya pos luar biasa
Bagian keuntungan pihak pengendali menjadi lebih terindentifikasi

D.Sejarah Perkembangan Fair Value (Nilai Wajar)
Selama ini, sistem akuntansi di Indonesia, umumnya menggunakan konsep historical cost. Konsep ini menggunakan pendekatan biaya perolehan yang menghasilkan nilai buku. Untuk berbagai kepentingan, laporan nilai buku itulah yang selama ini dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan. Sebagai contoh nyata, jika kita, atau sebuah perusahaan, membeli sebuah tanah seharga Rp 100 juta, misalnya, bertahun-tahun kemudian, di dalam nilai buku atau book value, harga tanah itu sebagai aset akan tetap tertulis Rp 100 juta jika masih menggunakan konsep historical cost meskipun di pasaran harganya sudah naik tiga-lima kali lipat. Dengan kondisi pasar yang makin dinamis dan berkembang cepat, pada akhirnya konsep historical cost dianggap tidak relevan lagi, karena tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Sebagai gantinya digunakanlah konsep fair value.
Menurut Hamid Yusuf, yang pertama kali mengenalkan konsep fair value ini adalah Australia, Inggris, dan negara-negara bekas jajahan Inggris. Konsep ini pertama kali digunakan untuk menghitung asset biologis di lingkungan perusahaan perkebunan dan peternakan di australi dan inggris. Pertimbangannya Aset dan bidang usaha perusahaan-perusahaan tersebut adalah makhluk hidup, seperti tanaman dan ternak, yang terus berkembang dan berbiak. Jika perusahaan-perusahaan tersebut dinilai dengan nilai buku (historical cost), tentu tidak fair karena mercerminkan nilai ekonomi yang tidak sebenarnya. Dari situ kemudian ditemukan konsep penghitungan yang baru dan kemudian dikenal sebagai fair value. Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam standar akuntansi internasional dan diberlakukan pertama kali pada 2003 untuk menilai asset- asset bilogis di sektor agri. Sejak saat itulah, semua perusahaan-perusahaan public di Eropa menggunakan fair value untuk menyusun laporan keuangannya.


E.Pengertian Fair Value
Dalam pengertian standar akuntansi, menurut Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) M Jusuf Wibisana, fair value atau nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’slength transactions).
Secara umum, menurut Anis Baridwan, Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK, fair value atau nilai wajar adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan serta akuntansi. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, fair value merupakan estimasi rasional dan tidak bias atas harga pasar potensial dari barang, jasa, atau asset dengan mempertimbangkan factor-faktor seperti kelangkaan (scarcity), karakteristik risiko, replacement cost, serta biaya produksi dan distribusi, termasuk cost of capital.
F.Cara Menghitung Fair Value
Fair value dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan untuk penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya terjadi. Namun, tak mudah untuk menentukan nilai dengan pasar yang beragam, aktif atau tidak aktif.
Dalam standar akuntansi keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, konsep fair value ini memiliki tiga hierarki, yaitu
quoted proces at active markets,
no actives market, valuation techniques,
no market equities cost.
Menurtut Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) M Jusuf Wibisana dalam majalah Akuntan Indonesia edisi 16, beliau berpendapat Yang dinilai melalui fair value tidak hanya meliputi aset dan instrument keuangan lainnya, melainkan juga kewajiban suatu perusahaan atau entitas bisnis. Yang nantinya juga harus menggunakan konsep fair value bukan cuma perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa keuangan, melainkan juga di sektor riil. “Sebab, sektor riil juga banyak yang menggunakan instrument keuangan,” katanya. Masalahnya adalah, bagaimana menentukan nilai di pasar yang berbeda-beda itu. Bagi Jusuf, pada pasar aktif, penentuan mudah dilakukan dengan kuotasi harga di pasar. Yang jadi masalah adalah jika pasar tidak aktif. Di sini, menurut Jusuf, penentukan nilai bisa dilakukan sesuai hierarki fair value tersebut. Dengan begitu, jika pasar tidak aktif, menurut Jusuf, penentuan nilai bisa menggunakan transaksi-transaksi wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan. Bisa juga menggunakan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama. Atau, menggunakan analis arus kas yang didiskonto (discounted cahs flow analys) serta model penetapan harga opsi (option pricing model).
“Jika pasar tidak aktif, maka penentuan nilai wajar menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian utamanya berdasarkan pada asumsi internal manajemen mengenai future cash flow dan appropriately risk-adjusted discount rates. Atau, bisa menggunakan kuotasi broker untuk dijadikan input tapi tidak determinatif, dan tidak mengandalkan kuotasi broker jika dinilai tidak mencerminkan nilai wajar,” jelas Jusuf. Jadi, di pasar yang tidak aktif, memang memerlukan keahlian tersendiri untuk menentukan nilai wajar secara cepat dan tepat.
Indikasi pasar tidak aktif adalah sebagai berikut
peningkatan yang signifikan selisih ask price dan bid price.
pihak yang melakukan bidding jumlahnya terlalu kecil.
adanya volatilitas harga pasar yang sginifikan.
jumlah efek yang ditransaksikan relatif kecil dibandingkan dengan jumlah efek yang beredar.
penurunan signifikan atas volume dan level aktivitas perdagangan.
Dalam penilain suatu asset terkadang memerlukan jasa dari profesi penilai atau Appraisers untuk menilai suatu asset.
G.Peranan Profesi Penilai (Appraisers) dalam penerapan Fair Value
Peran dan fungsi profesi penilai akan semakin penting ketika di Indonesia diterapkan konsep fair value (nilai wajar). Namun, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah kesiapan semua pihak terkait, mulai dari regulator, pelaku dunia usaha, akuntan, penilai, hingga masyarakat umum. Sebab, tanpa kesiapan semua pihak terkait, penerapan fair value justru akan menjadi masalah baru.
Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) atau Indonesian Society of Appraisers Hamid Yusuf, mengatakan “bahwa nilai pasar dicatatkan sebagai fair value di dalam akuntansi. Pada 2007 kami merivisi standar penilaian, kami meng-update standar penilaian internasional 2005/2007. Di situ penekanan fair value lebih kentara.”
Penekanannya pada penilaian asset tetap (property fixed). Untuk penilaian penilaian yang lainnya, untuk kepentingan akuisisi, investasi, MAPPI juga memberlakukan fair value. Ada tujuh standar penilaian internasional yang memang memberlakukan fair value. Pada 2007, AS memberlakukan yang namanya fair value measurement, pengukuran nilai wajar yang tercantum dalam Financial Accounting Standar Nomor 157, IFRS, AS US GAAP. Di AS lebih jelas lagi karena sudah sampai pada bagaimana mengukur nilai wajar itu. Rumusannya lebih lengkap, sementara di IFRS hanya mengatur fair value, tapi memberikan konsep fair value itu bagaimana. Baru tahun ini IFRS akan mengeluarkan konsepnya. MAPPI sudah melahirkan konsepnya bagaimana, cara mengukur nilai wajar itu. MAPPI mengadopsi standar internasional, tapi penggunaannya mengacu pada kepentingan akuntansi.
Penilai, sebagai satu profesi, merupakan orang yang dianggap kompeten memberikan oponi nilai yang kebetulan di disitu dibutuhkan untuk kepentingan keuangan/akuntansi. Maka, penilai menyesuaikan apa yang diinginkan oleh laporan keuangan itu. Sebenarnya, penilaian pada awalnya dilakukan untuk agunan. Karena, pada awalnya penilaian memang lebih banyak digunakan untuk menilai agunan. Itu bisa berbeda kalau tujuannya untuk laporan keuangan. Kalau kita menilai untuk agunan, yang namanya agunan, rumah tinggal misalnya, tentu saja dia sebenarnya berfungsi untuk mem-back up bagaimana kredit itu bisa aman di kemudian hari. Kalau kreditnya macet, atau ngemplang, misalnya, maka rumah ini bisa menggantikan kredit. Sehingga, kami nilai pasar yang kami keluarkan harus menggambarkan nilai saat agunan itu mau dijual.
Untuk kepentingan laporan keuangan, sebenarnya, di sana ada asset berupa tanah dan bangunan yang tujuannya bukan untuk dijual, tapi untuk diteruskan penggunaannya secara operasional sebagai bagian usahanya. Misalnya, kantor sebagai aset operasional, maka dicatatkan sebagai aset tetap di dalam neraca. Aset tetap itulah yang diatur dalam PSAK 16. Di internasional namanya property plan an equipment. Jadi, penilai mencoba memahami bagaimana akuntan membutuhkan itu, kemudian diwujudkan dalam bentuk metode, dalam bentuk jenis nilai, dan seterusnya. Tapi, kalau tujuannya untuk listing lain lagi. Kalau tujuannya untuk merger atau akuisisi, bias beda lagi. Intinya, penilai itu adalah orang yang memang dianggap profesional untuk melakukan pekerjaan penilaian itu.
H.Perhitungan Fair Value yang Digunakan Appraisers
Dalam penilaian properti, secara konvensional ada tiga metode atau hierarki yang juga sudah disesuaikan dengan standar akuntansi. Pertama menggunakan pendekatan pasar. Yang gunakan adalah harga pasar. Pendekatan yang mengambil langsung pembandingnya dari property sejenis yang nilai di pasar. misalnya, menilai ruko, langsung kita cari berapa pasaran ruko itu. Ini apple to apple, dan di akuntansi juga diatur masalah ini. Itu namanya pendekatan pasar. Kalau tidak ada yang persis sama, misalnya tuan A punya rumah tipe 125, dan tuan B punya rumah tipe 125, tapi tuan A tinggal di Cinere dan tuan B tinggal di Bogor, kan belum tentu sama nilainya. Atau, sama-sama di Cinere jika berbeda spesifikasi, tentu nilainya juga akan beda. Jika pembandingnya terbatas, maka menggunakan pendekatan kedua. Ini masih menggunakan pendekatan pasar, tapi mempertimbangkan nilai pendapatan. Misalnya perkantoran, karena dia menghasilkan pendapatan, maka metodenya menggunakan pendekatan pendapatan. Kalau tidak, menggunakan pendekatan ketiga, yang disebut dengan depresiated equipment cost atau biaya pengganti terdepresiasi, biasa disebut pendekatan biaya.
MAPPI punya standar penilaian Indonesia. Itu sudah diberlakukan sejak 1994, tapi baru tahun 2000 mengacu ke standar internasional. Standar itu MAPPI selalu up date, terakhir di-up date pada 2007. Standar MAPPI 90 persen mengacu pada IAS. Sekarang ada sekitar 20 standar, yang mencakup standar, aplikasi, dan pedoman. Hubungannya dengan fair value, salah satu standar itu memberikan pedoman pada fair value. Jadi tidak bicara fair value saja, sebab ada bidang-bidang lain seperti asuransi dan sebagainya. Ada puluhan jenis nilai, dan fair value adalah salah satunya dan yang di kami dikenal dengan nilai pasar. Standar itu secara garis besar mengatur dua hal, yaitu mengatur penilaian untuk tujuan akuntansi dan untuk tujuan agunan. Sebab, dua hal inilah yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi satu entitas atau negera, yaitu sektor perbankan dan sektor keuangan. Dari situ standar MAPPI mengeluarkan basis standar atas apa yang mau diatur. Kalau tujuan agunan, nilai pasar. Kalau tujuan asuransi, nilai asuransi. Kalau tujuan fair value, ya nilai pasar untuk penggunaan yang ada.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar